Jakarta Masih Tetap "The Big Village"
Pada dekade 1960-an, Jakarta sering dijuluki sebagai the big village alias kampung besar. Maklum, meski ibu kota negara Indonesia, sebagian besar wilayahnya masih berupa perkampungan padat yang dihuni kaum miskin. Gedung bertingkat, yang merupakan simbol kemajuan dan kemakmuran, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Di Jalan MH Thamrin dan sekitar Bundaran Hotel Indonesia, kecuali hotel bintang lima yang pertama itu sendiri, di sana cuma ada beberapa gedung tinggi lain, termasuk gedung Sarinah dan Wisma Nusantara.
Kini, wajah Jakarta jelas sudah banyak berubah. Dalam kurun waktu 40 tahun itu, gedung- gedung pencakar langit lain terus bertumbuhan. Tidak cuma di sepanjang Jalan Thamrin dan Sudirman, yang dianggap sebagai "etalase" Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah di sepanjang sejumlah jalan raya lain, seperti Jalan Gatot Subroto dan Rasuna Said, serta Jalan Prof Dr Satrio dan Jalan Casablanca, yang dibangun belakangan.
Terus bermunculannya gedung-gedung berlantai banyak yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan merupakan salah satu faktor utama yang ikut mengubah wajah Jakarta. Dalam kurun waktu yang sama, di berbagai bagian wilayah Jakarta juga bermunculan gedung-gedung apartemen dan kondominium serta berbagai kompleks perumahan mewah. Jakarta dianggap kian makin sah disebut sebagai kota metropolitan setelah berdirinya Central Business District (CBD) di bilangan Semanggi, kawasan tempat berdiri gedung-gedung perkantoran yang juga mencakar langit.
Kampung raksasa
Banyak orang mengira perubahan wajah Jakarta akibat pembangunan yang dilakukan secara intensif (vertikal ke atas) maupun ekstensif (mendatar) selama empat dekade telah menyiutkan luasan kawasan-kawasan perkampungan berikut warga miskin yang menjadi penghuninya. Padahal kenyataannya tidak demikian.
Seorang pembicara menyampaikan hasil pengamatannya yang mengejutkan. Ia mengatakan, sampai saat ini Jakarta masih belum layak disebut kota karena masih sangat luasnya permukiman warga berpenghasilan rendah. Jakarta yang sekilas tampak gemerlap pada dasarnya adalah hamparan kampung yang dihuni kaum pendatang miskin.
Mayoritas warga Jakarta berada dalam lapisan penduduk berpenghasilan relatif rendah. Mereka umumnya tinggal di kampung-kampung yang terdiri dari tiga kategori, yakni kampung tua yang terletak di tengah kota, kampung yang terletak di kawasan ekspansi pertumbuhan, dan kampung pinggiran kota.
Di era kapitalisme global sekarang ini, perkembangan pesat perekonomian Jakarta didukung oleh dua sektor perekonomian. Pertama, sektor ekonomi formal yang diwakili oleh peran negara dan swasta. Kedua, sektor ekonomi yang disebut sejumlah sosiolog sebagai ekonomi bayangan (shadow economy). Sektor ekonomi yang kedua ini ibarat gunung es, yang hanya terlihat sedikit di bagian puncaknya, tetapi sebenarnya mempunyai sumbangan yang luar biasa besar pada struktur kehidupan ekonomi kota. Ekonomi bayangan dibangun oleh tiga subsektor penting, yakni informal, subsistensi (termasuk istri yang bekerja di rumah tanpa digaji), dan subsektor ekonomi "gelap" (sektor "kriminal" dan kegiatan ekonomi terselubung lainnya).
Dengan adanya dua sektor ekonomi yang berbeda, struktur kota Jakarta secara sosial dan ekonomi juga terbagi dua: struktur tradisional dan struktur modern. Kawasan kampung mewakili struktur tradisional, sementara struktur modern direpresentasikan oleh kehadiran pusat-pusat kota dan kawasan permukiman segregatif kelas atas dan menengah.
Warga Jakarta yang tinggal di perkampungan, yang merupakan kawasan tradisional, banyak bekerja di sektor informal. Mereka dijuluki sebagai massa apung perkotaan (urban floating mass). Mereka adalah orang-orang yang secara geografis maupun okupasional sangat mudah berpindah- pindah. Mereka memanfaatkan modal sosial, termasuk jaringan sosial dan kepercayaan, dalam proses mobilitas sosial itu, yang dimungkinkan karena kelenturan konteks kehidupan kampung maupun karakter dari sektor informal itu sendiri.
Tak ada keberpihakan
Seyogianya mayoritas warga Jakarta yang merupakan orang- orang yang tergolong miskin inilah yang dijadikan perhatian dan pertimbangan utama dalam setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi jika benar bahwa peran ekonomi yang mereka mainkan di sektor informal tak kalah besar dibandingkan dengan para pengusaha swasta yang bergerak di sektor formal bersama pemerintah.
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan, warga berbagai perkampungan dan permukiman padat di segenap penjuru Jakarta justru lebih sering dianggap sebagai penghambat pembangunan dan biang keladi dari seribu satu macam persoalan yang muncul di Ibu Kota. Tak adanya keberpihakan kepada kaum miskin, misalnya, terlihat nyata dalam kebijakan perumahan dan permukiman Pemprov DKI Jakarta sejak lebih dari dua dekade terakhir. Padahal, Gubernur Ali Sadikin telah meninggalkan warisan yang dinilai amat berhasil, yaitu Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT), proyek perbaikan kampung yang mirip dengan program kampongsverbetering pada zaman kolonial Belanda.
Proyek MHT yang berlangsung hingga tahun 1999 boleh dibilang sukses karena berhasil meningkatkan kualitas kehidupan warga perkampungan. Proyek ini, yang dalam pelaksanaannya melibatkan warga masyarakat, merupakan solusi bagi daerah-daerah perkampungan padat dan kumuh, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber berbagai penyakit sosial. Ia juga dianggap sebagai model dari apa yang dikenal sebagai pembangunan partisipatif.
Namun, pada tahun 1985 Pemprov DKI Jakarta mulai mengubah kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman. Kampung-kampung tidak lagi diperbaiki, bahkan dibongkar, dan warganya digusur. Sebagai gantinya, pemerintah menggalakkan pembangunan rumah susun di berbagai bekas lokasi perkampungan. Pembangunan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa didahului kajian yang komprehensif.
(Mulyawan Karim)