Dalam suatu pelatihan di awal September lalu, seorang staf Badan Pusat Statistik mengeluhkan betapa sedikit pengusaha yang datang ke instansinya untuk mencari data.

Sebagian besar pengunjung Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mahasiswa dan peneliti yang memanfaatkan data untuk menyelesaikan skripsi, tesis, ataupun penelitian.

Masih jarang pengusaha yang memanfaatkan statistik untuk pengembangan usaha. Kalaupun ada, mereka hanya menggunakan direktori usaha dan indikator makro, seperti produk domestik bruto, inflasi, dan indeks keyakinan konsumen. Data lain yang lebih fokus? Tidak, karena sulit didapat.

Menurut seorang karyawan perusahaan kosmetik, data BPS yang ditemui umumnya mentah. Masih diperlukan pengolahan agar data itu dapat dipakai untuk kepentingan bisnis. Metodologi yang berbeda dengan institusi lainnya akan menciptakan perbedaan data. Ini dapat membuat bingung penggunanya.

Akan tetapi, tidak begitu yang terjadi di Jepang. Ketertarikan pengusaha di Negeri Sakura terhadap data statistik jauh di atas usahawan Indonesia. Fumihiko Nishi dari Institut Penelitian dan Latihan Statistik, Jepang, menuturkan, banyak perusahaan Jepang, terutama yang besar-besar, memanfaatkan data statistik yang sudah dikumpulkan untuk melakukan ekspansi bisnis.

”Budaya” statistik yang demikian tentu saja dapat tumbuh karena ada kesadaran akan kegunaan data dan ada kondisi yang membuat khalayak percaya pada data itu. Kesadaran itu tidak terbentuk tiba-tiba. Lebih dari 130 tahun lalu—24 Oktober 1870—Dajokan Fukoku atau kabinet Jepang pada saat itu mengumumkan tabel statistik modern pertama: tabel produksi per daerah. Pada tahun 1973, setelah penyesuaian sistem kalender matahari yang kini digunakan dan sistem kalender bulan yang digunakan Jepang pada masa lalu, Pemerintah Jepang mulai memperingati 18 Oktober sebagai Hari Statistik.

Sosialisasi sensus

Setiap tahun, menjelang peringatan, Biro Statistik Jepang menggelar berbagai kegiatan. Di beberapa kota diadakan kompetisi nasional pembuatan grafik statistik dan konvensi nasional statistik. Acara semacam ini mendorong peningkatan kesadaran statistik, juga mempererat dan memperlancar kerja sama dalam pengumpulan data. Kesadaran akan statistik itu meningkat diimbangi oleh suplai data yang makin akurat dan luas cakupannya.

Apakah semua data statistik menjadi tanggung jawab biro yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang? Tidak. Tugas utama badan ini hanya sebatas memproduksi data sensus dasar, seperti sensus penduduk dan sensus usaha. Data detail dihasilkan oleh institusi lain. Untuk melengkapi data pada Biro Statistik yang dibutuhkan dunia usaha, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang ikut mengumpulkan data: sensus perdagangan, sensus industri, dan berbagai jenis survei.

Sensus yang terkait dengan dunia usaha dilakukan Jepang dua kali dalam lima tahun, dimulai tahun 1947. Sensus usaha besar terakhir dilakukan tahun 2001 yang dilaksanakan dengan tingkat pencacahan 100 persen. Hasilnya cukup lengkap. Data seluruh usaha dan perusahaan hingga cabang dan anak usaha dikumpulkan. Penggunaan e-commerce serta penggunaan staf sementara dan subkontrak juga termaktub dalam data.

Sensus Ekonomi

Keberhasilan sensus ini tidak bisa dilepaskan dari partisipasi pemilik usaha yang mau meluangkan waktu mengisi kuesioner. Padahal, jumlah kuesioner itu tak sedikit. Untuk pengumpulan data produksi, misalnya, pengusaha mengisi sampai 116 jenis kuesioner. Malah ada kuesioner yang membutuhkan waktu pengisian sampai dua jam.

Pengusaha Jepang sadar bahwa pengisian data secara lengkap akan menjadi cerminan kondisi usaha mereka. Berdasarkan potret inilah, pemerintah membuat kebijakan untuk menunjang iklim usaha. Cermin ini pula yang akan menjadi bahan pertimbangan usahawan dalam membuat keputusan bisnis.

Kepercayaan yang sudah diberikan pengusaha kepada pihak pengumpul data dijaga sebaik- baiknya. Direktori hasil sensus tidak dapat dipergunakan sembarang orang. Pengusaha hanya bisa memperoleh data setelah mendapat izin dari biro statistik. Itu pun tak semua, hanya data sesuai dengan yang diminta.

Tahun 2006 Jepang akan kembali mengadakan sensus usaha secara besar-besaran. Indonesia—BPS—pada tahun itu juga akan mengadakan sensus yang sama, tetapi berbeda nama: Sensus Ekonomi. Sensus ini rencananya juga akan mencacah keberadaan berbagai usaha di Indonesia, kecuali usaha di sektor pertanian. Sensus pertanian sudah diadakan tahun 2003 lalu.

Agaknya tidak perlu membuat harapan bahwa sensus itu kelak akan menghasilkan data sebaik yang dikumpulkan biro statistik Jepang. Dari sisi pengalaman saja Jepang sangat unggul karena sudah melaksanakan sensus semacam ini 19 kali. Indonesia baru melakukannya dua kali: tahun 1986 dan 1996. Keterbatasan dana juga akan membuat hasil sensus itu tak akan sama dengan yang dihasilkan sensus di Jepang. Pengumpulan data di desa, misalnya, terpaksa dibatasi hanya dengan menggunakan sampel 25-50 persen.

BPS ingin menangkap gambaran skala semua usaha yang mutakhir dan lengkap, termasuk jaringan dan cabang usaha, begitu kata Ketua Sensus Ekonomi 2006 Ali Rosidi. Selain itu, hasil sensus diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pangsa dan pasar setiap usaha. Sensus ini, katanya, diharapkan akan memperbaiki kerangka sampel jumlah usaha yang ada di Indonesia. Sensus terakhir—yang dilakukan setahun sebelum krisis moneter datang—sudah tidak layak lagi dijadikan acuan untuk survei tiga tahunan ataupun tahunan.

Menurut Ali Rosidi, yang dikumpulkan di dalam sensus ini adalah data dasar. Pelaku bisnis dengan kebutuhan spesifik tetap akan bisa memanfaatkan data ini dengan menambahkan data lain dari survei ataupun yang dikumpulkan institusi lain.

Hanya saja, sensus ini tak akan dapat menampilkan potret sesungguhnya jika pengusaha tidak mengisi kuesioner dengan data sebenar-benarnya dan mengembalikan kuesioner tanpa melewati tenggat waktu. Selama ini banyak pengusaha yang keberatan memberikan data karena khawatir akan diburu petugas pajak. Ini terbukti dalam proyek percontohan Sensus Ekonomi yang digelar setahun lalu, hanya 200 dari 2.600 kuesioner yang diisi lengkap. Umumnya mereka menolak menyebutkan angka omzet dan aset perusahaan.

Boleh jadi pengusaha kurang ikhlas memberikan data karena belum melihat jelas tujuan dari pengumpulan data itu. Seperti yang dikeluhkan pegawai BPS, pengusaha belum mengerti manfaat data statistik untuk pengembangan bisnisnya. Yang ada justru perasaan waswas bahwa data perusahaannya akan diintip pesaing. Ada juga kekhawatiran akan jatuhnya citra perusahaan karena publik tahu kondisi sebenarnya.

Agar sensus ini efektif dan efisien, Teruyuki Ishida dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menyarankan agar BPS menyebarluaskan maksud dan tujuan sensus terlebih dulu. Sistem pengisian kuesioner, katanya, juga harus dibuat mudah dan sederhana. Ia juga menyarankan agar dijaga hubungan baik sehingga pemberi data tak khawatir dengan kerahasiaan data. Jika BPS mampu menjamin kerahasiaan ini, tentunya pengusaha tak akan waswas data itu dipergunakan tidak untuk yang semestinya.

Akan dapatkah sensus ini menampilkan potret yang mendekati kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya?

Jawabannya sangat bergantung pada seberapa baik kesadaran akan arti penting data statistik dapat dibangkitkan, dan sampai di mana para pengusaha dapat diyakinkan bahwa sesuatu yang bersifat rahasia tidak akan dilihat semua orang.

Semoga Hari Statistik Nasional pada 26 September ini akan menjadi momentum bagi calon pengisi kuesioner dan BPS untuk bersungguh-sungguh menampilkan potret kondisi perekonomian negeri ini. (Ratna Sri Widyastuti/ Litbang Kompas)