Pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi beban ganda. Maraknya kasus demam berdarah, polio, busung lapar, dan diare belakangan ini menunjukkan pembangunan kesehatan yang belum selesai (unfinished agenda). Penyakit polio (lumpuh layuh) bisa dikatakan sebagai reemerging disease (penyakit lama yang muncul kembali).

Sementara itu, pembangunan selama tiga dekade sudah menggeser struktur umur penduduk dan jenis penyakit sehingga penyakit pembuluh darah, kanker, dan kecelakaan menempati sepuluh besar penyebab kematian di Indonesia (SKRT, 2001).

Kesehatan bukan figuran

Para ahli kesehatan masyarakat menyebut kondisi ini sebagai transisi demografis dan epidemiologis atau bisa disebut emerging disease (penyakit yang baru muncul).

Kemudian kita dikejutkan oleh penyakit SARS pada tahun 2003 dan penyakit flu burung sepekan lalu. Penyakit-penyakit baru ini tidak dikenal sebelumnya (new emerging disease) di dunia dan mudah melintas ke negara kita.

Penyakit-penyakit itu secara langsung dan tidak langsung sudah merugikan devisa negara triliunan rupiah. Kerugian langsung adalah devisa negara banyak terserap untuk mengatasi demam berdarah, polio, busung lapar, dan sebagainya.

Kerugian tidak langsung adalah menghantam sektor lain, seperti industri pariwisata, penerbangan, dan peternakan. Jeffrey D Sach (2001) dalam Macroeconomic and Health: Investing in Health for Economic Development untuk WHO menyebutkan, investasi kesehatan akan mengembangkan ekonomi suatu bangsa. Kasus-kasus kesehatan yang melanda kita selama ini sudah cukup bukti bahwa pembangunan kesehatan bukan sebagai ”figuran” dalam pembangunan Indonesia.

Pembangunan kesehatan juga bukan milik Departemen dan Dinas Kesehatan semata. Hendrick L Blum (1974) menyatakan, status kesehatan (sakit dan mati) seseorang atau penduduk paling besar dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu disusul gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Sektor kesehatan tidak mampu mengintervensi lingkungan ini. Contoh aktual adalah kasus flu burung yang merenggut tiga nyawa di Tangerang (Kompas, 15/7/2005), menunjukkan Departemen Pertanian amat besar pengaruhnya terhadap kontribusi kesehatan manusia. Demikian juga dengan departemen-departemen atau lembaga lain.

Ego sektoral

Pembangunan Indonesia selama ini amat ego sektoral. Depkes seolah hanya mengurusi orang sakit, Departemen Pertanian hanya mengurusi tanaman pangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan hanya mengurusi sektor ekonomi dan lainnya.

Akibatnya, tidak terpikirkan bahwa sektor mereka memiliki dampak negatif terhadap kesehatan penduduk sehingga butuh koordinasi dalam pembangunan. Dampak-dampak negatif terhadap kesehatan inilah yang seharusnya diminimalkan oleh setiap departemen dan lembaga, pemerintah maupun swasta. Jadikanlah manusia sebagai pusat pembangunan.

Berdasar kerangka pikir inilah Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan dicanangkan Presiden Habibie, 1 Maret 1999. Sayang, pencanangan hanya retorika dan tidak ada tertib hukum yang mengikat lintas departemen untuk mengikutinya.

Sementara UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak menyebutkan secara rinci tentang pembangunan berwawasan kesehatan dan amat sektoral kesehatan saja. Kita berharap RUU Perubahan UU No 23/1992 yang menjadi inisiatif DPR dapat mengakomodasi hal ini.

Era globalisasi tidak terbendung lagi. Mobilitas penduduk, barang, dan hewan yang cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Kasus flu burung yang menghantui Indonesia sejak pekan lalu menjadi peringatan kembali bahwa manusia, barang, dan hewan dari luar negeri perlu pengawasan.

Benahi diri

Kasus flu burung yang menyerang manusia menjadi indikasi Departemen Pertanian perlu membenahi diri dalam melakukan pengawasan hewan yang masuk dari luar negeri dan yang diternakkan di dalam negeri. Alokasikan anggaran yang memadai untuk mengawasi kegiatan ini.

Kita perlu menyusun kembali agenda pembangunan kesehatan, terutama kesiapan negara dalam menghadapi aneka penyakit baru. Indonesia harus memiliki orang dan teknologi untuk mendeteksi permutasian virus-virus baru.

Kasus SARS dan flu burung menunjukkan, penyakit akibat mutasi virus-virus yang semula tidak ganas menjadi ganas. Untuk memastikan diagnosis kematian Iwan Siswara Rafei dan dua anaknya, kita harus menunggu jawaban dari Hongkong.

Kita belum mampu memastikan sumber penularan flu burung dengan cepat dan tepat. Gabungan Asosiasi Perunggasan Sumatera Utara mensinyalir, penyakit berasal dari telur yang diselundupkan dari Malaysia. Menteri Kesehatan menduga dari migrasi burung ke Australia yang karena capek, nangkring dan buang kotoran di Indonesia (Kompas, 20/7/2005). Andreas Maryoto menduga penularan dari babi (Kompas, 18/7/2005).

Tenaga kesehatan untuk melakukan surveilans sebagai langkah awal pencegahan penularan penyakit masih kurang baik kuantitas maupun kualitasnya. Juga dengan tenaga surveilans dari Departemen Pertanian. Ini juga menjadi tantangan pendidikan dan pelatihan tenaga surveilans atau tenaga epidemiologis lainnya dalam era globalisasi.

Kita perlu meningkatkan pengawasan dari laut, darat, dan udara yang membawa manusia, barang, dan hewan masuk Indonesia. Juga perlu diberdayakan tenaga, teknologi, kekuatan hukum, dan dana guna pengawasan dan penanganan manusia, barang, dan hewan masuk Indonesia agar globalisasi tidak menjadi ”neraka” bagi Indonesia!

Mahlil Ruby Peneliti pada Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI