Pasalnya, negara di bagian selatan dataran Indochina itu menurut kajian United Nation Development Programme (UNDP), menunjukkan indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) yang lebih baik dari Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, posisi Vietnam bertahan pada posisi 109 dari 175 negara yang diteliti. Sementara Indonesia justru melorot dari 110 (tahun 2002) menjadi 112 (2003).

Seusai acara seminar Erna menjelaskan bahwa MDGs dan HDI adalah dua hal yang berbeda, meski keduanya berkait dengan PBB. MDGs adalah semacam patokan yang disepakati PBB dan 189 negara anggota PBB sebagai sasaran pembangunan jangka panjang, 1990- 2015. Hal itu tertuang dalam Deklarasi Milenium September 2002, dan Indonesia ikut menandatanganinya.

MDGs tidak menunjukkan pemeringkatan negara berdasarkan capaian pembangunan, tetapi memberi pedoman untuk menyasar delapan target: penurunan angka kemiskinan; jangkauan layanan pendidikan dasar, pengarusutamaan jender dan pemberdayaan perempuan; penurunan angka kematian anak balita; peningkatan kesehatan ibu; pemberantasan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; penanganan lingkungan yang berkelanjutan; dan kemitraan global untuk pembangunan.

HDI menyangkut perkembangan kemajuan suatu bangsa dan dikeluarkan oleh PBB setiap tahun melalui Human Development Report. Sesuai namanya, HDI menunjukkan indeks perkembangan sumber daya manusia melalui tiga variabel yakni pendapatan, kesempatan mengikuti pendidikan, dan usia harapan hidup.

Tahun 2002, Indonesia hanya mengungguli Vietnam dalam hal indeks pendapatan (Gross Domestic Product). Indeks GDP Indonesia tercatat 0,56 sementara Vietnam 0,51. Indeks ini diukur dari data GDP per kapita Indonesia (2.940 dollar AS), sementara GDP per kapita Vietnam 2.070 dollar AS.

Sebaliknya, pada indeks usia harapan hidup Indonesia 0,69 sedangkan Vietnam 0,73. Indeks diukur dari usia rata-rata orang Indonesia 66,2 tahun, sedangkan orang Vietnam 68,6 tahun.

Pada indeks pendidikan, nilai Indonesia 0,80, Vietnam 0,83. Indeks ini diukur dari persentase melek aksara orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) di Indonesia yang sebesar 87,3 persen, sedangkan persentase melek aksara orang dewasa Vietnam mencapai 92,7 persen.

DI balik perbedaan MDGs dan HDI, sesungguhnya ada aspek yang sama: pendidikan. Itu sebabnya, dalam laporan MDGs, setiap negara termasuk Indonesia dan Vietnam, mengklaim kemajuan pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan.

MDGs versi Vietnam misalnya, mengklaim jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar lebih dari 90 persen. Sedangkan pendidikan lanjutan pertama saat ini telah mencapai 67 persen. Angka itu mendekati 80 persen dari target pemerintah tahun 2005.

Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam, melalui Deputi Direktur Jenderal Bidang Kerjasama Internasional Nguyen Ngoc Hung, mengklaim angka yang lebih fantastis: 94 persen dari 80 juta jiwa penduduk Vietnam sudah melek aksara. MDGs Vietnam mematok target-target seperti itu 99 persen tercapai tahun 2010-2015.

Perhitungan MDGs dan HDI memang potensial mengundang perdebatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa MDGs maupun HDI terjebak pada hitungan kuantitas semata. Sebab, semua data yang dinalisis bersumber dari statistika hasil sensus sosial ekonomi nasional. Praktis, capaian kualitas tidak tampak pada laporan MDGs dan HDI.

Bahkan, hasil analisa kuantitas pun tidak jarang rancu, karena tidak diikuti dengan argumen yang realistis. Sebagai contoh, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyebutkan, tingkat pendidikan Indonesia dalam tiga tahun terakhir meningkat berarti. Ukurannya antara lain rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas naik dari 6,7 tahun 2000 menjadi 7,1 tahun 2003.

Di situ sudah terbuka ruang perdebatan. Apa mungkin terjadi perbaikan tingkat pendidikan dengan hanya mengukur lamanya orang bersekolah?

Bisa saja, Si Polan yang lulus SMP pada usia 15 tahun, melanjutkan sekolah sampai delapan tahun tanpa peningkatan kualitas pendidikan. Siapa tahu dia pernah tinggal kelas di SMA dan ketika lanjut ke perguruan tinggi ia harus bekerja sambil kuliah sehingga studinya terkatung-katung.

Selanjutnya Bappenas mengklaim angka melek aksara naik dari 89,8 persen tahun 2003 tanpa membandingkan dengan periode waktu tertentu, dan tidak menyertakan angka riil dari jumlah persentase penduduk.

MESKI begitu, ada juga sejumlah pernyataan yang mungkin bisa diterima publik tanpa bertanya lebih lanjut. Misalnya, dalam pembangunan kependudukan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun yaitu 2,32 persen pada periode 1971-1980 menjadi 1,49 persen pada 1990-2000. Angka kelahiran total di Indonesia turun dari 5,6 anak per wanita usia reproduksi (1971) menjadi 2,6 anak pada tahun 2002.

Tingkat kesehatan dicerminkan indikator kesehatan seperti usia harapan hidup yang meningkat dari 45 pada tahun 1967 menjadi 66,2 tahun 2001. Angka kematian anak balita menurun dari 216 per 1.000 kelahiran hidup tahun 1960 menjadi 46 pada tahun 2000.

Secara umum, Bappenas menyimpulkan bahwa kondisi Indonesia dalam capaian MDGs cukup baik. Misalnya, dalam penanggulangan kemiskinan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, menurun dari 15,1 persen pada tahun 1990 menjadi 11,3 persen pada 1996. Setelah krisis ekonomi, penduduk miskin bertambah menjadi 23,4 persen (1999). Namun angka itu turun kembali menjadi 18,2 persen pada tahun 2002, dan 17,4 persen pada tahun 2003.

Diproyeksikan, tahun 2015 Indonesia akan mampu mencapai target penurunan proporsi penduduk miskin menjadi 7,5 persen (setengah dari proporsi penduduk miskin tahun 1990). Kemiskinan menjadi indikator penting karena menjadi prasyarat dalam pencapaian tujuan MDGs lainnya seperti tujuan pendidikan, kesehatan, kesetaraan jender, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Dalam hal ini keseriusan pemberantasan korupsi turut menjadi prioritas. Jika tidak, maka angka-angka statistik sangat rawan dimanipulasi.(NAR)