Tanda-tanda Pelanggaran Kampanye Semakin Kuat
Tanda-tanda pelanggaran ketentuan kampanye Pemilihan Umum 2004 semakin kuat.

Pengetahuan Masyarakat tentang Pemilihan Umum Tidak Meyakinkan
Ketika pelaksanaan pemungutan suara semakin dekat, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pemilu anggota legislatif tetap belum meyakinkan.

Kunjungan Tokoh Politik ke Pesantren Mengkhawatirkan
Sejumlah kiai simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa merasa khawatir dengan banyaknya tokoh-tokoh politik yang berkunjung ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang merupakan basis massa PKB untuk memohon restu dan meminta dukungan menghadapi Pemilihan Umum 2004 mendatang.

Ada Sembilan Potensi Konflik Selama Pemilu
Dari proses pelaksanaan pemilihan umum, sejak masa kampanye 11 April hingga penyusunan kabinet Oktober 2004, paling tidak terdapat sembilan potensi konflik pemilu yang perlu diwaspadai.

Pemilu, Mekanisme Beradab untuk Ganti Pemimpin
Mekanisme pemilihan umum (pemilu) merupakan sistem yang paling beradab untuk melakukan pergantian pemimpin.

Kejagung dan DPR Dinilai Berkhianat pada Reformasi
Keluarga korban tragedi Trisakti kecewa akan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.

Baleg DPR Usulkan RUU Antipornoaksi
Menjelang berakhirnya masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislasi DPR secara resmi mengajukan dua rancangan undang-undang usul inisiatif, yakni RUU Antipornoaksi dan RUU Kementerian Negara, Jumat (5/3).

Sesuai Etika, Menteri Jadi Capres Sebaiknya Mundur
Berdasarkan alasan formal, tidak ada aturan yang bisa melarang seorang menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden harus mundur dari jabatannya.

Ada Celah Perubahan di Tengah Pesimisme dalam Pemilu
Berbagai pesimisme membayangi Pemilihan Umum 2004, baik karena kelemahan substansial dalam sistem pemilu, gerakan antipolitisi busuk yang tidak efektif, maupun karena rendahnya pemahaman dan kesadaran politik pemilih.

UU Pilpres Dibawa ke MK
Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kontradiksi UUD 1945 dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Jumat (5/3).

Integritas Hakim MK Jadi Jaminan
Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 1999, hasil Pemilu 2004 mendatang juga dinilai berpotensi menuai sengketa.

Harkristuti: Dosen Jangan Jadi Pengacara Korupsi
MENJADI dosen di fakultas hukum, di tengah maraknya korupsi memang tidak mudah. Paling tidak ini diakui Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo SH.