"Sebenarnya mereka (para politisi) tidak perlu takut. Gerakan ini ingin mendorong partai untuk lebih selektif dan demokratis dalam merekrut calon anggota legislatif (caleg) yang ada sehingga tidak asal comot apalagi berdasarkan jumlah setoran," kata Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, Jumat (26/12) di Jakarta.

Menurut Teten, selama ini partai selalu menggunakan proses seleksi caleg ini untuk mencari dana politik dan orang- orang loyal terhadap pemuka partai. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan di dalam partai itu sendiri terhadap kader-kader yang baik. Di sisi lain, dengan sistem pemilu yang langsung, jika hal seperti itu dilakukan, sebenarnya kualitas pemilu tidak akan membuahkan perubahan.

Ditanya kapan daftar politisi bermasalah tersebut akan diumumkan, Teten mengatakan, mereka akan melihat dulu apakah gerakan ini besar atau tidak. Untuk sementara koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum akan mengeluarkan daftar nama politisi bermasalah itu. Koalisi akan membuat kriteria dan kampanye besar-besaran dahulu.

Salah satu penyebab belum adanya penyusunan daftar politisi bermasalah itu adalah karena masih ada banyak pertimbangan.

"Salah satunya adalah pertimbangan hukum karena baik benar atau salah akan dibawa ke pengadilan, dan pengadilan kita ini kan bisa dibeli," katanya menekankan.

Di Korea Selatan, menurut Teten, gerakan seperti ini berlangsung besar-besaran dan didukung 500 pengacara. "Kami akan mempertimbangkan aspek itu. Kalau nanti kami jadi mengeluarkan daftar itu, tentu saja dengan memperhatikan aspek hukumnya," katanya.

Menurut Teten, akan ada kriteria yang jelas. Yang disebut politisi "busuk" itu adalah lima poin, yakni korupsi, terlibat kejahatan hak asasi manusia, perusakan lingkungan, domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga), dan terkait dengan narkotik dan obat-obatan berbahaya. Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk akan dideklarasikan 29 Desember 2003. (LOK)