Sumatera Barat Rawan Bencana, Lahan Kritis 175.000 Hektar
Padang, Kompas - Bencana alam, berupa banjir dan tanah longsor, di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat sejak satu dasawarsa terakhir ini berhubungan dengan kondisi hutan yang sudah semakin rusak akibat maraknya penebangan liar. Bahkan, di daerah yang seharusnya menjadi tangkapan air, kondisinya kini kritis. Jumlah lahan kritis di Sumatera Barat terdapat 175.000 hektar.
Demikian dikatakan aktivis lembaga swadaya masyarakat lingkungan, Eddy Dasril, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Johny Azwar, secara terpisah di Padang, Jumat (26/12). "Lahan kritis di pinggir Danau Singkarak (tempat PLTA Singkarak) dan kawasan danau buatan Kotopanjang (tempat PLTA Kotopanjang) mengancam ketersediaan air untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sudah bertahun- tahun kritis, pemerintah belum juga membuat program penghijauan dan rehabilitasi lahan," kata Eddy Dasril.
Menurut dia, selama ini pemerintah sering menutup mata dalam kasus penebangan liar, bahkan cenderung membenarkan, dengan mengakui dokumen-dokumen yang dibuat kemudian.
Sebelumnya, Johny Azwar mengatakan, kondisi lahan kritis di Sumbar saat ini mencapai 175.000 hektar. Bila dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan lahan kritis akan semakin bertambah luas. "Akibatnya, Sumbar yang merupakan daerah rawan akan semakin akrab dengan bencana alam," katanya.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, satu-satunya yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas lahan kritis melalui upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi. Untuk kegiatan rehabilitasi, Sumbar mendapat kucuran dana sebesar Rp 134 miliar, Rp 88 miliar di antaranya diperoleh melalui gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GN-RHL).
Johny mengakui, kebijakan program ini diambil pemerintah terkait dengan kondisi Sumbar sendiri yang rawan bencana, lantaran aksi pembabatan dan pengeksploitasian sumber daya alam, di luar batas kewajaran. (NAL)