Bambang Mardiyanto, Kepala Bidang Kerja Sama Antarlembaga Bakorlin III Eks Karesidenan Banyumas-Pekalongan, seusai mengikuti rapat koordinasi antisipasi bencana kekeringan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cilacap melaporkan saat ini terdapat 44 desa di delapan kecamatan yang menderita kekurangan air bersih. Di antaranya, desa di Kecamatan Patimuan, Kedungreja, dan Kawunganten.

"Selain Cilacap, Kabupaten Banjarnegara juga membutuhkan bantuan mendesak. Tetapi, bantuan baru akan dapat dikirimkan mulai minggu depan. Saat ini mereka tengah mendata desa yang sudah mengalami kesulitan air bersih," ujar Bambang.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengirim dua mobil tangki ke Kabupaten Cilacap mulai Rabu ini. Diharapkan, satu mobil tangki dapat menyuplai delapan tangki air bersih sebanyak 64.000 liter (satu tangki setara dengan 8.000 liter air).

"Kami harapkan setiap mobil tangki dapat beroperasi empat rit. Mengenai teknis pengambilan dan distribusi air bersih, kami serahkan kepada masing-masing kabupaten," ujarnya.

Bambang mengatakan, pemberian bantuan air bersih diprioritaskan untuk daerah yang sangat membutuhkan. Pasalnya, anggaran untuk penanganan bencana kekeringan khususnya mengenai air bersih tahun 2003 hanya Rp 248 juta. Anggaran tersebut sudah meliputi pengadaan air bersih senilai Rp 67,2 juta, dana operasional seperti perawatan enam unit mobil tangki dan satu unit pemadam kebakaran, menggaji sopir, dan lain sebagainya.

Semakin mengering

Di Banyumas, kondisi ratusan mata air di Kabupaten Banyumas kini semakin memprihatinkan. Data akhir Mei 2003 lalu menyebutkan, sebanyak 2.103 mata air atau 70 persen dari 3.005 mata air rusak dan berubah menjadi mata air tadah hujan. Pada awal Juli 2003, jumlah mata air yang kering kerontang dan debit airnya menurun semakin bertambah.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas Wisnu Herwianto mengatakan, pihaknya memerlukan waktu sedikitnya enam tahun untuk menormalisasi ribuan mata air tersebut. Normalisasi dilakukan dengan menghijaukan kembali lahan di sekitar mata air dalam radius 200 meter.

Reboisasi ini dilakukan secara bertahap karena anggaran pemkab terbatas. Untuk tahun 2004, Dinas Kehutanan dan Perkebunan memproyeksikan penghijauan pada sekitar 125 mata air yang tersebar di Banyumas. Normalisasi hanya diprioritaskan untuk mata air vital atau mata air yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitar mata air.

Selain masalah dana, jelas Wisnu, upaya normalisasi mata air berbenturan dengan kepentingan pemilik lahan yang umumnya berprofesi sebagai petani. Mereka tidak begitu menyukai tanaman kayu-kayuan karena tidak dapat dipanen dengan cepat. Umumnya petani menanami lahan tersebut dengan pohon yang bisa cepat panen. "Inilah kendala terberat yang dihadapi Dinas Kehutanan. Masyarakat masih sulit untuk diajak berpikir jangka panjang. Padahal, apabila program reboisasi ini gagal, enam tahun mendatang Purwokerto akan kekurangan air," ujar Wisnu.

Dikatakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak memiliki kewenangan untuk melarang pemilik lahan menanam pohon yang cepat panen. Pelarangan itu, jelasnya, mensyaratkan pemberian kompensasi yang memadai. (ANA)